Senin, 27 Juni 2011

KEBIJAKAN FISKAL DISKRESIONER

Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi
masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal
diskresioner.
Pada hakikatnya kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan di dalam tiga bentuk,
yaitu:1. membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah

2. membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak 3. secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah dapat memilih salah satu dari beberapaperubahan berikut:
• menaikkan pengeluarannya tetapi tidka membuat perubahan apa-apa ke atas pajak yang dipungutnya • mempertahankan tingkat pengeluarannya tetapi menurunkan pajak yang dipungutnya • di satu pihak menaikkan pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungutnya • pengeluarannya dan pemungutan pajaknya dinaikkan.

sumber :www.goggle.com

Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor

Yang diartikan dengan perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang
terdiri dari sektor-sektor berikut: rumahtangga, perusahaan, dan pemerintah.
Dalam perekonomian tiga sektor kegiatan perdagangan luar negri masih
diabaikan.disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negri maka perekonomian tiga
sektor dinamakan juga perekonomian tertutup.


sumber : www.google.com

Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sector

Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang
terdiri dari sektor rumahtangga dan perusahaan.
Pandangan Keynes yang berpendapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan
oleh tingkat pendapatan rumahtangga.
Dibawah ini diterangkan beberapa factor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan
tabungan rumahtangga

1. kekayaan yang telah terkumpul 2. tingkat bunga
3. sikap berhemat
4. keadaan perekonomian
5. distribusi pendapatan
6. tersedia tidaknya dana pensiunan yang mencukupi

Sumber : www.google.com

Konsumsi dan investasi

Makin besar pendapatan mereka maka makin besar pula pengeluaran konsumsi
mereka. Oleh Keynes perbandingan diantara pengeluaran konsumsi pada suatu tingkat
pendapatan tertentu dengan pendapatan itu sendiri dinamakan kecondongan
mengkonsumsi.
Apabila di dalam suatu perekonomian kecondongan mengkonsumsi rendah, maka
keadaan itu akan menyebabkan jurang antara produksi nasional pada penggunaan tenaga
kerja penuh dengan pengeluaran konsumsi menjadi bertambah lebar.

Penanaman modal oleh para pengusaha terutama ditentukan oleh dua factor, yaitu
efisiensi marginal modal dan tingkat bunga.
Keynes mmpunyai pendapat sangta berbeda dengan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai
factor-faktor yang menentukan tingkat bunga . menurut pandangan Keynes tingkat bunga
tergantung kepada dua factor, yaitu:
• Jumlah penawaran uang: uang yang ada dalam perekonomian dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk membeli barabg dan jasa, • Jumlah permintaan uang: sifat keinginan masyarakat untuk memperoleh uang untuk digunakan dalam transaksi. Dalam analisis makro ekonomi yang berwujud sekarang, pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi pula pengeluaran pemerintah dan ekspor.

Sumber :WWW.Google.com

Konsep Dasar Pendapatan Devisa Nasional

Keberhasilan perekonomian suatu negara dapat diukur melalui berbagai indikator ekonomi antara lain dengan mengetahui pendapatan nasional, pendapatan per kapita, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga umum, dan posisi neraca pembayaran suatu negara.

Pendapatan nasional dapat didefnisikan sebagai:
• Nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam satu periode tertentu (satu tahun).
• Jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan.
• Jumlah pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Jika dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pendapatan nasional dapat dikelompokkan menjadi:

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)
Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. GDP dihitung dengan menjumlahkan semua basil produksi barang dan jasa dari masyarakat yang tinggal di suatu negara, ditambah warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Selain PDB, kita mengenal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (region).

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)
Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu di manapun berada dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PNB dapat dirumuskan sebagai berikut.

PNB = PUB – PFPN

Pendapatan Faktor Produksi Neto (PFPN) merupakan selisih antara pendapatan atau produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang berada di luar negeri (FPLN) dan pendapatan atau produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri (FPDN). Umumnya, PFPN negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia bernilai negatif. Artinya, impor faktor produksi lebih besar dari pada ekspor faktor produksi. Oleh karena itu, di negara sedang berkembang nilai PNB lebih kecil dari pada nilai PDB.

3. Produk Nasional Neto (Net National Product)
Produk Nasional Neto (PNN) yaitu seluruh nilai produksi barang barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu biasanya sat tahun, setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. PNN dapat dirumuskan sebagai berikut.

PNN = PNB — (Penyusutan + Barang pengganti modal)

Produk GNP menyebabkan barang modal yang ada menjadi habis, misalnya mesin menjadi habis karena digunakan. Jika sumber daya ini tidak digunakan untuk menggantikan barang modal yang ada, GNP tidak mungkin dipertahankan pada periode yang berlaku.

Pustaka: Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi Oleh Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih

Neraca pembayaran

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

1.Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2.Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Sumber : Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Neraca pembayaran

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

1.Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2.Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Sumber : Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Bisnis vs Organisasi Sektor Publik (Pemerintahan dan Nirlaba)

Suatu organisasi pada dasarnya bisa dibedakan menjadi dua kategori:

1. Organisasi bisnis/komersial (swasta)
Organisasi ini adalah organisasi yang bertujuan mendapatkan laba sebanyak-banyaknya bagi pemilik. Semakin besar laba yang didapatkan oleh organisasi/bisnis ini, bisa dikatakan organisasi tersebut semakin menarik secara finansial. Sehari-hari, organisasi ini biasa disebut sebagai perusahaan, baik perusahaan perseorangan, persekutuan (CV), maupun perseroan terbatas (PT). Secara teknis bisnis seperti ini dimiliki oleh orang atau sekelompok orang.

2. Organisasi non-komersial (sektor publik)
Organisasi ini adalah organisasi yang tidak bertujuan mendapatkan laba, biasanya kegiatannya lebih banyak berhubungan dengan aktivitas sosial dan pelayanan masyarakat. Contohnya adalah lembaga pemerintahan, partai politik, yayasan, sekolah, universitas, rumah sakit dan organisasi sejenis lainnya. Dari sudut pandang kepemilikan, organisasi ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat/publik. Atas dasar itu, organisasi ini dinamakan sebagai organisasi sektor publik. Kategori organisasi jenis sebenarnya masih bisa diklasifilcasikan lagi menjadi:

• Lembaga Pemerintahan
Organisasi yang berhubungan dengan sub klasifikasi ini adalah organisasi pemerintahan, baik pemerintah pusat dan daerah. Secara operasional, organisasi ini diselenggarakan oleh pemerintah, dengan kata lain pengelolanya adalah pemerintah dan pemiliknya adalah warga negara.

• Lembaga Non-pemerintahan (Organisasi Nirlaba)
Organisasi yang merupakan bagian dari subldasifikasi ini adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk yayasan, organisasi profesi, partai politik, maupun organisasi keagamaan. Secara operasional organisasi ini tidak mencari laba dan juga tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolanya adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, dan pemiliknya adalah masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, kita bisa memahami bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utamanya adalah pada cara organisasi tersebut memperoleh sumber daya. Organisasi bisnis memperoleh sumber daya dari modal pemilik atau setoran pemilik, sedangkan organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota atau masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat. Identifikasi perlu kita lakukan, karena pada kenyataannya, organisasi sektor publik (terutama organisasi nirlaba) juga bisa menawarkan produk/jasa yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis.

Pustaka: Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate Oleh Dedhy Sulistiawan

Beberapa Bentuk Kebijakan Ekonomi Internasional

Umumnya negara sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Secara teoretis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan perdagangan internasional terdiri atas kebijakan promosi ekspor, kebijakan substitusi impor, dan kebijakan proteksi industri.

1. Kebijakan Promosi Ekspor
Selain menghasilkan devisa, kebijakan promosi ekspor dapat melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi dornotik. Umumnya, negara sedang berkembang mengekspor hasil-hasil sektor primer (pertanian dan pertambangan) atau hasil-hasil industri yang telah ditinggalkan negara-negara yang lebih dahulu maju. Thailand misalnya, sangat terkenal sebagai negara yang mampu menghasilkan devisa dari ekspor hasil pertanian. Sementara Indonesia, memperoleh devisa yang besar dari ekspor tekstil. Saar ini mereka tidalk lagi menambah perhatian pada sektor-sektor tersebut, melainkan berkonsentrasi pada industri yang padat ilmu pengetahuan, misalnya komputer dan peralatan komunikasi canggih atau peralatan militer modern. Hal ini dikarenakan nilai rambah dari penjualan produk-produk tersebut lebih tinggi dari yang dihasilkan industri mobil atau tekstil.

2. Kebijakan Substitusi Impor
Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan untuk memproduksi barang-barang yang diimpor. Tujuan utamanya adalah penghematan devisa. Di Indonesia, pengembangan industri tekstil pada awalnya adalah substitusi impor. Jika tahap substitusi impor terlampaui, biasanya untuk tahap selanjutnya menempuh strategi promosi ekspor.

3. Kebijakan Proteksi Industri
Kebijakan proteksi industri umumnya bersifat sementara, sebab tujuannya untuk melindungi industri yang baru berkembang, sampai mereka mampu bersaing. Jika industri tersebut sudah berkembang, maka perlindungan dicabut. Perlindungan yang diberikan biasanya adalah pengenaan tarif dan atau pemberian kuota untuk barang-barang produk negara lain yang boleh masuk ke pasar domestik.

Pustaka: Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi Oleh Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih

Harmonisasi dan Konvergensi Akuntansi Internasional

Harmonisasi dan Konvergensi Akuntansi Internasional

Dalam kaitannya dengan standar internasional, terdapat beberapa macam langkah yang dilakukan oleh banyak negara sehubungan dengan perbedaan dengan standar yang mereka buat sebelumnya. Secara garis besar langkah-langkah yang dapat diambil tersebut dapat dibagi menjadi harmonisasi dan konvergensi.

Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan komparabilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Secara sederhana pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional.

Keuntungan Harmonisasi Internasional:

1) Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal.

2) Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang.

3) Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi.

4) Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard pat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.


Sumber : googel.com

Manfaat Akuntansi Internasional secara teknis dan sosial

1) Akuntansi harus mengantisipasi kebutuhan masyarakat, dan

2) Akuntansi harus mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial dan politik dalam operasinya



Sumber : Googel.Com

Tujuan dan Manfaat Akuntansi Internasional

v Tujuan Akuntansi Internasional :

1) Mengidentifikasi sejarah perkembangan akuntansi internasional.

2) Memperkenalkan berbagai perbedaan nasional dalam akuntansi di dunia.

3) Meringkas evolusi bisnis sampai zaman modern.

4) Membahas pentingnya dimensi akuntansi dalam bisnis global dan topik-topik penting yang membentuk akuntansi internasional.


Sumber : WWW.Google.Com

Akuntansi mencakup beberapa proses yang luas diantaranya:

Akuntansi mencakup beberapa proses yang luas diantaranya:
1.Pengukuran
Memberikan masukan mendalam mengenai probabilitas operasi suatu perusahaan dan kekuatan posisi keuangan.

2.Pengungkapan
Proses dimana pengukuran akuntansi dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

3.Auditing
Proses dimana para kalangan professional akuntansi khusus (auditor) melakukan atestasi (pengujian) terhadap keandalan proses pengukuran dan komunikasi

sumber : WWW.Google.com